See how much you can learn about mobil keluarga ideal terbaik indonesia when you take a little time to read a well-researched article? Don't miss out on the rest of this great information.
Musi Rawas (tvOne)
Berlarut-larutnya sengketa sumur Suban IV, akhirnya menyulut amarah warga masyarakat Musi Rawas, Sumatera Selatan. Ribuan warga sejak beberapa hari lalu melakukan aksi spontanitas, malakukan demo di kantor bupati Musi Rawas, kantor DPRD dan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.
Bahkan, massa mengancam akan melakukan aksi pendudukan kantor PN Lubuklinggau pada Kamis 30 Desember ini, bersamaan dengan dilangsungkannya persidangan sengketa sumur migas Suban IV yang selama ini diklaim milik kabupaten Musi Banyu Asin.
Kekesalan warga terkait dengan adanya kecurigaan bahwa PN Lubuklinggau akan membatalkan Permendagri Nomor 63 tahun 2007. Dalam Permendagri itu disebutkan bahwa Kabupaten Musi Rawas sebagai daerah penghasil sumber daya alam, sektor gas bumi dari sumur Suban 4 yang berlokasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Sumsel.
Tidak terima dengan itu, kabupaten Musi Banyu Asin mengajukan klaim ke pengadilan untuk membatalkan Permendagri. Warga Musi rawas sadar bahwa yang dihadapi cukup kuat, mengingat Gubernur Sumatra Selatan Alex Nurdin adalah mantan Bupati Musi Banyu Asin. Mereka juga berhadapan dengan PT Conoco Philips, perusahaan migas multinasional.
Detik-detik menjelang putusan PN Lubuklingau, situasi di Musi Rawas memang memanas. Berkali-kali terjadi aksi massa menuntut agar Suban IV dikembalikan pada Musi Rawas. Namun, sejauh ini kondisinya masih kondusif. Warga membentuk posko-posko di sekitar kantor bupati untuk dikerahkan di persidangan Kamis pekan ini. Sejumlah tokoh LSM dan relawan mengancam akan mengerahkan massa lebih banyak lagi untuk mendukung dilaksanakannya Permendagri tersebut.
"Masyarakat bersama pemerintah akan bersama-sama berjuang mempertahankan hak wilayah kami. Selama ini, kami diam. Dana bagi hasil, justru ada indikasi masuk ke kantong pribadi pejabat yang sekarang masih berambisi mengakui Suban IV sebagai wilayah Musi Banyu Asin," ujar salah satu tokoh aksi, Hasby.
Sementara itu, Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti mengintruksikan kepada tim penyelesaian sengketa yang sudah dibentuk untuk mempertahankan keberadaan kawasan yang selama ini sudah dinyatakan sah oleh pemerintah pusat sebagai satu wilayah Kabupaten Musi Rawas.
œSudah jelas ada keputusan menteri yang menyatakan kawasan Suban IV sebagai milik Kabupaten Musi Rawas. Dan selanjutnya menagih Dana Bagi Hasil (DBH) Suban IV yang diambil Kabupaten Musi Banyu Asin untuk tahun 2001-2007, tegas Ridwan Mukti sebagaimana yang dikutip harian Jurnal Nasional, kemarin.
Selain itu, kata Bupati, pihaknya juga memperjuangkan Suban X dan Suban XI dan Durian Mabuk II yang sekarang diklaim Kabupaten Musi Banyu Asin. Serta menolak rekomendasi yang dikeluarkan Gubernur Sumatera Selatan, soal pembagian wilayah Suban IV dengan sistem win-win solutions, karena dinilai merugikan daerah itu.
œSudah ada keputusan pemerintah pusat yang menyatakan, Suban IV masuk wilayah Musi Rawas. Jadi, pengadilan atau pihak lain agar menaati keputusan itu. Kalau tidak, maka melanggar ketentuan yang sudah disepakati, ujar Ridwan Mukti.
Lapor ke Sargas Mafia Hukum
Dugaan hakim PN Lubuklinggau yang mengulur-ulur waktu putusan Suban 4 memancing reaksi dari masyarakat Kabupaten Musi Rawas. Hakim PN tersebut akhirnya dilaporkan oleh LSM Sumpah Undang-Undang (SUU) ke Satgas Mafia Hukum Jakarta, Jumat (24/12).
Koordinator SUU Herman Sawiran mengatakan, latarbelakang pengaduan ke Satgas Mafia Hukum dikarenakan selama proses persidangan, banyak kejanggalan yang diduga ada intervensi dari pihak luar. Bahkan, PT. Conocco Philips selaku pengelola Suban 4 tidak pernah bisa dihadirkan oleh hakim ke Pengadilan. Padahal, kehadiran perusahaan migas tersebut, sangat penting untuk mengetahui jumlah dana yang selama ini telah dipergunakan oleh Pemkab Musi Banyuasin sebagai pemasukan dari Sumur Gas Suban 4.
No comments:
Post a Comment